PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Gedung Daerah Balai Serindit, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Senin (12/9/2022) malam.
Rapat ini dihadiri dan dipimpin langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar Bersama Forkopimda bersama instansi vertikal dan Kepala OPD Pemerintah Provinsi Riau.
Syamsuar menyampaikan tujuan pelaksanaannya rapat ini untuk membahas sejumlah informasi dan menyesuaikan dengan perkembangan terkini tentang penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Sebagaimana yang sudah mempersiapkan materi rapat malam hari ini tentunya berkenaan dengan isu-isu yang terkini," kata Syamsuar.
Gubernur menjelaskan, selain membahas penyesuaian harga BBM, dalam pertemuan ini juga membahas isu-isu strategis lainnya seperti pengurangan kuota BBM tahun 2022, ketersediaan bahan pokok dan keberadaan dari luar negeri di Kota Pekanbaru.
Ada juga terkait dengan situasi terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, Pemilu dan Pilkada serentak 2024, perkembangan kasus Covid-19 di Provinsi Riau serta implementasi Perpres 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Minerba.
Berkaitan dengan kenaikan harga BBM, Syamsuar menambahkan bahwa penyesuaian harga tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka untuk menyeimbangkan fungsi utama Anggaran dan Belanja Negara (APBN)
"Oleh karena itu, dengan adanya kenaikan BBM ini untuk menyeimbangkan selain adanya subsidi yang diberikan kepada masyarakat," jelasnya.
Selain itu, masih kata Syamsuar, perlu dilakukan revisi terhadap Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak pada lampiran jenis bahan bakar minyak tertentu (minyak solar untuk konsumen pengguna).
"Diharapkan dengan adanya revisi Pepres tersebut, penggunaan jenis solar lebih tepat sasaran dan lebih terarah, begitu juga dengan jenis Pertalite yang sebelumnya belum diatur," harap Gubernur.
Selanjutnya, terkait pengurangan kouta BBM Provinsi Riau, Syamsuar menambahkan bahwa Pemprov Riau telah melakukan berbagai upaya hal tersebut seperti menawarkan kepada BPH Migas untuk penambahan kuota biosolar, Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 272/2021 Pendistribusian BBM serta mengusulkan SK Gubernur Riau Nomor 103/2022 tentang Pembentukan Satgas Pengawasan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi di Provinsi Riau.
Kemudian, evaluasi inflasi di Provinsi Riau, dikatakannya bahwa Agustus 2022 Riau mengalami deflasi sebesar 1,23 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,97 poin.
Dengan demikian, lanjut Syamsuar bahwa inflasi di Riau menurut kalender tahun atau sepanjang Januari hingga Agustus 2022 sebesar 4,86 persen dan inflasi tahun ke tahun (Agustus 2021-Agustus 2022) sebesar 5,84 persen.
