Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa mekanisme kotak kosong ini tetap menghormati hak-hak pemilih.
"Masyarakat tetap punya hak untuk memilih atau menolak calon tunggal. Ini adalah cara untuk menjaga partisipasi pemilih dan menghindari pemilu yang terkesan sudah pasti," kata Afifuddin seperti dikutip dari Antara, Sabtu (7/9/2024), dilansir kompas.com.
Meskipun hanya ada satu calon, KPU tetap melakukan pengundian nomor urut bagi pasangan calon tunggal.
Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa Bawaslu tetap melakukan pengawasan ketat meski hanya ada satu calon.
Jika Kotak Kosong Menang Pilkada 2024, Daerah Tersebut Akan Dipimpin PJ hingga 2029
"Konteks sosial politik di daerah dengan calon tunggal bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga netralitas ASN dan mencegah politisasi SARA. Kami akan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan aparat keamanan untuk memastikan proses berlangsung aman dan demokratis," kata Lolly.
Fenomena calon tunggal dalam Pilkada tidak dapat dihindari di beberapa daerah, namun mekanisme kotak kosong memberikan jalan keluar bagi masyarakat untuk tetap terlibat dalam proses demokrasi.
Meskipun calon tunggal berpotensi lebih kuat secara politik, kotak kosong memberi masyarakat alat untuk menyatakan ketidakpuasan.
Dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari pemilih, Pilkada di daerah dengan calon tunggal tetap diharapkan berjalan dengan lancar.
Proses ini menjadi ujian bagi demokrasi lokal, di mana masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka, atau memilih untuk tidak setuju dengan satu-satunya calon yang ada.
Kotak kosong, pada akhirnya, adalah perwujudan dari demokrasi yang memberikan pilihan kepada rakyat, bahkan ketika pilihannya terbatas.
Dengan menjaga keadilan dan transparansi dalam proses ini, demokrasi Indonesia diharapkan tetap tumbuh dan berkembang, meskipun dihadapkan pada tantangan calon tunggal.***
