Dalam catatan Riau Satu, rekrutmen pejabat di tingkat daerah kerap dipersoalkan, terutama jika dikaitkan dengan kepentingan politik kepala daerah atau kepentingan kelompok tertentu menjelang suksesi kepemimpinan.
“Seleksi pejabat bukan ajang politik balas jasa atau bagi-bagi kursi. Kalau ini dibiarkan, publik akan semakin kehilangan kepercayaan,” kata Nanang.
Fordismarohil memperingatkan, jika tuntutan transparansi tak diindahkan, mereka siap membawa masalah ini ke lembaga pengawas, jalur hukum, hingga aksi turun ke jalan.
“Mahasiswa akan selalu berdiri di garis depan sebagai kontrol sosial. Pemerintahan yang bersih hanya lahir dari proses seleksi yang bersih,” tegas Nanang.
Hingga berita ini diturunkan, Panitia Seleksi maupun Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum memberikan klarifikasi resmi atas desakan mahasiswa. ***
