Dalam penelusuran di lapangan, salah satu jalur kabel PLN masuk ke dalam kawasan hutan melalui Dusun Air Hitam.
Di sana, listrik mengalir hingga ke tengah kawasan, menyuplai puluhan rumah kayu dan barak pekerja sawit.
“Sudah lama itu. Bahkan ada yang masang meteran sendiri. Tak pernah ditertibkan,” ujar seorang warga desa penyangga.
Namun setelah keluarnya Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, semua pihak didorong untuk bertindak.
PLN tak lagi bisa menutup mata. “Kami akan lakukan survei lapangan bersama Satgas, lalu mulai pemutusan jaringan secara bertahap,” kata Eykel.
Tenggat Relokasi dan Transisi Sawit
Pemerintah memberikan waktu tiga bulan, dari 22 Mei hingga 22 Agustus 2025, bagi masyarakat yang masih tinggal dan berkebun di kawasan untuk relokasi secara mandiri.
Dalam masa itu, kebun sawit berusia lebih dari lima tahun masih diperbolehkan dipanen, tapi tanpa perluasan atau perawatan intensif.
Sawit yang ditanam dalam lima tahun terakhir akan ditebang, dan digantikan dengan tanaman hutan.
Kepala Balai TNTN, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa penertiban ini adalah momentum penting.
“Ini mungkin terakhir kalinya negara serius menyelamatkan Tesso Nilo. Kalau gagal, kawasan ini akan hilang selamanya,” ujarnya.
Sementara itu, PLN menegaskan tak akan memberikan pelayanan baru untuk wilayah yang masuk kawasan hutan konservasi.
“Kami tegaskan, tidak ada lagi kompromi. Listrik hanya untuk daerah yang legal,” ujar Eykel.
Persoalan Lama, Aktor Lama
Keterlibatan PLN, meski terlambat, menjadi penanda perubahan sikap negara terhadap kejahatan lingkungan.
