Melalui ketentuan ini, 13 perusahaan, termasuk PT GAG Nikel, tetap dapat melanjutkan kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, perusahaan tersebut sebelumnya dikuasai asing, lalu diambil alih negara dan dikelola oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam) sejak 2008.
Izin usaha pertambangan terbit pada 2017, dan kegiatan tambang dimulai pada 2018.
“Saat itu, saya belum menjabat di kabinet. Masih menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, pada Kamis, 5 Juni 2025.
Pemerintah saat ini masih mengkaji dampak dari dua putusan pengadilan terhadap keberlanjutan kegiatan tambang di pulau kecil, khususnya yang telah memiliki izin sebelum putusan tersebut dikeluarkan. ***
