Namun, alih-alih menyelesaikan itu, fokus Arief justru bergeser ke menaikkan harga gas PGN guna menambal defisit pasokan — dengan cara yang disebut "tidak transparan".
Golden Boy dan Politik Internal
Lebih lanjut, Hengki menyoroti dinamika internal PGN yang dinilai makin tak sehat.
Arief dituding menunjukkan favoritisme dengan mempromosikan Muhammad Anas Pradipta, bekas koleganya di SKK Migas, menjadi Kepala Divisi Pasokan Gas, lalu Group Head Gas & LNG Trading meski minim prestasi.
Hal ini memicu kecemburuan di tubuh PGN. “Ratih Esti Prihatini, Direktur Komersial PGN pun tak berkutik terhadap Anas."
Padahal, Ratih dikenal dekat dengan kelompok ‘Mister James’ yang disebut-sebut terlibat dalam kasus tata kelola BBM dan minyak mentah 2018–2023,” bebernya.
Skema LNG dan Beban Pelanggan
Menurut sumber yang sama, defisit pasokan dari Medco Koridor telah diketahui sejak 2023.
Solusi berupa LNG justru menimbulkan masalah baru. Pasokan LNG tak mencukupi, sehingga PGN menggunakan skema "pinjam pakai" LNG milik PLN, dan sejak Mei 2024 mulai memaksa pelanggan membayar hingga 45% gasnya dengan harga LNG — yang jauh lebih mahal.
Parahnya, kuartal I 2025 mencatatkan kinerja keuangan jeblok, mendorong Arief dan Ratih untuk menaikkan harga lebih tinggi lagi.
“Pelanggan kini dibebani 100% harga LNG untuk seluruh pasokan, membuat industri megap-megap,” ujar mantan pejabat itu.
Dampaknya, sejumlah asosiasi industri harus mengurangi produksi, melakukan PHK, hingga mempertimbangkan relokasi pabrik ke wilayah lain atau luar negeri.
Hengki pun menyerukan agar pemerintah segera bertindak cepat.
“Industri di Jawa Barat mendesak Presiden Prabowo segera merombak dan membenahi manajemen PGN sebagaimana arahan Presiden dalam acara Danantara, 28 April lalu,” ujarnya. ***
