PEKANBARU, RIAUSATU.COM — Selasa pekan lalu itu, di salah satu kolam terbuka di Wilayah Kerja Blok Rokan, Kelurahan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dua balita ditemukan tak bernyawa.
Lokasi itu belakangan diketahui sebagai kolam limbah minyak, peninggalan puluhan tahun eksplorasi di ladang minyak terbesar di Indonesia.
Kasus tragis ini menyeret perhatian publik, tidak hanya karena kelalaian dalam pengelolaan limbah, tapi juga soal jejak dana pemulihan lingkungan senilai Rp9,5 triliun yang tak jelas ujungnya.
"Sudah empat tahun PT Pertamina Hulu Rokan mengambil alih, tapi kolam limbah itu tetap menganga," kata Andhi Harianto, Sekretaris Umum Ormas Pemuda Tri Karya (PETIR), kepada Riau Satu, di Pekanbaru, Senin, 28 April 2025.
"Ke mana dana pemulihan yang ditinggalkan Chevron?"
PETIR, organisasi masyarakat yang berbasis di Riau, menuding PHR lalai dalam menjalankan kewajiban pemulihan tanah terkontaminasi minyak.
Mereka mempertanyakan akuntabilitas dana recovery sebesar USD 600 juta atau setara Rp9,5 triliun, bagian dari transisi pengelolaan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina.
Menurut Andhi, PHR sejauh ini hanya mengeluarkan pernyataan normatif tanpa menunjukkan langkah nyata perbaikan di lapangan.
"Kalau benar ada program pemulihan, mengapa kolam itu tetap menjadi perangkap maut bagi warga?"
PETIR tengah menyiapkan laporan resmi ke Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPR RI, serta Presiden Prabowo Subianto.
Mereka juga mengancam menggelar demonstrasi besar di Jakarta jika kasus ini tidak segera diusut.
Ada tiga tuntutan utama yang diajukan: kejelasan program pemulihan limbah, pertanggungjawaban atas kematian korban, dan audit penggunaan dana recovery.
Blok Rokan, yang mencakup 6.220 kilometer persegi dengan 96 lapangan minyak aktif, sebelumnya dikelola PT Chevron Pacific Indonesia selama hampir lima dekade. Pada 2021, blok itu resmi beralih ke tangan Pertamina.
Dalam proposal pengelolaannya, Pertamina menjanjikan bonus tanda tangan (signature bonus) sebesar USD 784 juta dan komitmen kerja pasti sebesar USD 500 juta.
Namun, di balik angka-angka menggiurkan itu, warisan limbah menjadi masalah serius yang tak kunjung selesai.
