Ia juga menyoroti pencabutan penugasan PT PGN dalam proyek pipa West Natuna ke Pulau Pemping, yang kemudian dialihkan ke PT PLN EPI tanpa kajian komersial memadai.
“Kebijakan itu kental dengan aroma konflik kepentingan,” ucapnya.
Yusri menutup pernyataannya dengan mempertanyakan, apakah seluruh kebijakan ini sudah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Jawabannya mungkin terlihat dalam reshuffle yang disebut-sebut akan segera terjadi,” kata dia. ***
