PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Komisi DDPRD Riau yang membidangi masalah infrastruktur akan melakukan peningkatan fungsi pengawasan terhadap kegiatan 2016. Ini terutama kegiatan fisik yang ada di Dinas Bina Marga.
Ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi D, Hardianto SE saat pelaksanaan hearing atau rapat kerja dengan Dinas Bina Marga Riau dalam evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan tahun 2015 dan yang akan datang. "Ini merujuk kegiatan di tahun 2015, banyak laporan ke kita bahwa kegiatan terutama jalan yang dikerjakan asal-asalan. Belum habis masa pemeliharaan, jalan sudah rusak," sebutnya.
Untuk itu menurut Politisi Gerindra ini, Dinas Bina Marga harus mencari solusi peraikan pekerjaan tersebut. Sehingga pekerjaan tidak sia-sia menghabiskan uang rakyat.
"Banyak pengerjaan jalan di setiap Kabupaten/Kota yang saat ini tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Contoh jalan Kubu Teluk Piayai, ini tidak sesuai dengan rencana awal. Jalan Sontang Duri Danau di Rohul, dana Rp 38 miliar cuma dikerjakan 40 persen," jelasnya sembari memberi contoh.
Dikatakan juga, mengenai pengawasan untuk kegiatan 2015 diakui terlambat dimana dilakukan pemantauan setelah kegiatan dikerjakan. Untuk tahun 2016 yang sedang berjalan, akan dilakukan mulai dari awal, perencanaan, pekerjaan hingga penyelesaiannya. (rs3)
