JAKARTA, RIAUSATU.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas telah mendapat permintaan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini rupanya terkait dengan keberadaan jutaan tenaga honorer di Indonesia.
Presiden Jokowi meminta Menpan RB mencari solusi terhadap nasib kehidupan tenaga honorer di Indonesia.
Terungkapnya permintaan Jokowi terkait tenaga honorer terjadi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) di Balikpapan pada Kamis, 23 Februari 2023.
Menurut Jokowi, pencarian solusi untuk nasib tenaga honorer sedang digodok oleh Menpan RB bersama jajarannya.
"Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik," ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan yang dilihat di akun YouTube Sekretariat Presiden, dilansir Pikiran-Rakyat.com.
Jokowi lantas menyinggung jumlah tenaga honorer terus bertambah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam momen itu, Jokowi mengaku heran dengan peningkatan jumlah tenaga honorer lantaran saat masih menjabat Wali Kota Surakarta, hal itu sudah tidak ada.
"Itu saya enggak tahu kenapa bisa muncul bisa ribuan lagi. Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengah," ujarnya menegaskan.
Ketum APPSI Tolak Penghapusan Tenaga Honorer
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) masa bakti 2022-2023, Isran Noor, menyampaikan penolakan terhadap upaya penghapusan tenaga honorer di seluruh Indonesia.
Menurut Isran, penghapusan tenaga honorer akan memberi dampak pada setidaknya 12 juta orang yang bergantung hidup dari pekerjaan itu.
"Dipikir-pikir lah, jangan asal hapus honor itu,” ujar Isran mengungkapkan pandangannya di depan seluruh anggota APPSI.
Baca Juga: Nadiem Makarim: Tahun Ini 320.000 Guru Honorer Akan Kita Angkat Jadi ASN PPPK
Isran juga menekankan bahwa kemampuan keuangan negara bukan alasan yang mengharuskan terbitnya ide penghapusan tenaga honorer.
"Itu urusan negara. Negara perlu mampu menciptakan lapangan kerja di luar itu," ujarnya lagi.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memastikan komitmen untuk mencarikan perubahan nasib bagi kalangan guru honorer.
