JAKARTA, RIAUSATU.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai masih memerlukan sejumlah perbaikan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah memperbesar keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengelolaan program tersebut dengan mengubah konsep dapur besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi dapur-dapur skala kecil yang lebih mudah diakses masyarakat.
CEO Promedia Group, Agus Sulistriyono, menilai model pengelolaan MBG saat ini masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan. Selain memicu perdebatan mengenai kualitas gizi makanan yang disajikan, konsep SPPG yang membutuhkan investasi besar juga dinilai membatasi partisipasi UMKM, katering kecil, dan kantin sekolah.
Menurut Agus, pelibatan lebih banyak pelaku usaha lokal akan membuat program MBG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
“Program MBG jalan terus, tentunya dengan berbagai perbaikan agar lebih tepat sasaran. Ini program pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, tapi perdebatan selalu soal gizi karena memaksakan narasi makan bergizi,” kata Agus, Rabu (17/6/2026).
Ia berpendapat, narasi utama program MBG perlu ditata ulang agar tidak semata-mata berfokus pada isu gizi.
Menurut dia, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas apabila melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal dalam rantai penyediaan makanan.
Agus juga menyoroti penggunaan istilah “gratis” dalam program tersebut yang kerap menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Sebab, pendanaan MBG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari uang rakyat
“Karena dana yang digunakan berasal dari APBN, sebagian masyarakat mempersoalkan penggunaan istilah gratis. Yang lebih penting adalah bagaimana program ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ujarnya.
SPPG Dinilai Terlalu Besar
Dalam pelaksanaannya, satu dapur SPPG saat ini dirancang mampu melayani sekitar 3.000 hingga 3.500 porsi makanan per hari.
Skala layanan yang besar tersebut membutuhkan bangunan, peralatan, dan modal investasi yang tidak sedikit.
Menurut Agus, kondisi itu membuat peluang menjadi pengelola dapur MBG lebih banyak dinikmati kelompok yang memiliki modal besar.
Sementara pelaku UMKM, kantin sekolah, maupun usaha katering kecil kesulitan memenuhi persyaratan investasi yang dibutuhkan.
