"Cakupannya (dapur) hanya di sekolah itu saja, itu akan lebih luar biasa," beber Said.
Dinilai Tak Hilangkan Peran SPPG
Hal senada juga sempat diutarakan Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian.
Hetifah menilai, kantin sekolah dapat dilibatkan dalam pembagian MBG tersebut, tidak serta merta menghilangkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Justru saya merasa sepertinya harus seperti itu (gunakan kantin sebagai dapur untuk salurkan MBG)," kata Hetifah di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, pada September 2025.
Menurut Hetifah, hal itu bisa dilakukan untuk sekolah-sekolah yang memang jaraknya jauh dari SPPG atau dapur MBG sehingga tidak rumit dalam mendistribusikan makanan.
Kendati demikian, Ketua Komisi X DPR itu mengingatkan, sekolah juga harus memenuhi beberapa syarat sebelum akhirnya melaksanakan penyaluran MBG lewat kantin sekolah.
"Jadi itu ada beberapa sekolah yang punya praktik baik. Nah kita lihat gitu kok bisa dia bagus nah jadi persyaratannya," jelas Hetifah.
Wacana MBG berbasis kantin sekolah ini juga disebut-sebut mirip dengan program 'school meal' di Jepang.
Mirip 'School Meal' Jepang?
Dalam kesempatan berbeda, Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachiko pernah menuturkan 'school meal' dikelola secara menyeluruh sistem pendidikan di Jepang.
"Program school meal di Jepang diposisikan sebagai bagian integral dari pendidikan, sekaligus mencakup pengelolaan dan operasional yang komprehensif," kata Takeda dalam Seminar 'Shokuiku' pada Februari 2026 lalu.
"(Hal itu) mulai dari penyusunan menu, manajemen kebersihan, distribusi, hingga pengembangan kapasitas," sambungnya.
Takeda menuturkan, program Jepang tersebut tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara seragam apabila ikut diterapkan di Indonesia.
"Program school meal bukanlah model yang seragam untuk diterapkan secara langsung," terangnya.
