Jokowi Dianggap Hamburkan Uang Demi Gengsi Upacara di IKN, sementara Banyak Rakyat Kesusahan

JAKARTA, RIAUSATU.COM  - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher mengkritik tanggapan pemerintah yang menyatakan membengkaknya anggaran peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kewajaran.

“Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK, mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni?” kata Netty dalam keterangannya Selasa, (13/8/2024), dilansir kompas.com.

Sebelumnya, pemerintah mengakui membengkaknya biaya peringatan HUT RI kali ini lantaran kegiatan digelar di dua tempat, yakni di Jakarta dan di IKN.

Masih terbatasnya infrastruktur di IKN membuat pemerintah harus mengalokasikan biaya transportasi dan akomodasi yang besar bagi para tamu.

“Tentu saja biayanya bengkak karena infrastruktur belum siap, tapi sudah dipaksakan untuk membuat acara di IKN. Apakah demi gengsi semata maka uang negara dikeluarkan jor-joran,” tuturnya.

Jika pemerintah peka, lanjut Netty, semestinya fokus pada penyelesaian berbagai persoalan dan pekerjaan rumah (PR) di masyarakat akibat lesunya pertumbuhan ekonomi.

"Saat ini kita tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pasti berdampak pada perekonomian masyarakat. Bukankah ini lebih prioritas untuk ditanggulangi?" tanya dia.

Anggota Komisi IX DPR RI ini membeberkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat, telah terjadi PHK bagi 101.536 karyawan pada Januari hingga Juni.

Jumlah pekerja yang terdampak PHK diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir 2024.

“Contohnya, sektor tekstil dan pakaian jadi yang mengalami pelambatan pertumbuhan sehingga harus melakukan PHK pekerja, bahkan penutupan pabrik. Ironinya, belum ada intervensi dari pemerintah untuk mengatasinya, malah sibuk buat acara megah di IKN. Pemerintah harusnya prioritaskan ini,” ungkap Netty.

Lebih jauh, ia juga menyoroti adanya puluhan juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) non-aktif saat ini. Berdasarkan data per 1 Juni 2024, dari total 273 juta peserta BPJS, terdapat 58,3 juta peserta yang berstatus non-aktif.

“Artinya peserta non-aktif JKN ini sebagian besarnya menunggak iuran. Penyebabnya antara lain karena miskin, karena di-PHK, karena kesulitan ekonomi,” ungkapnya.

Menurut dia, alasan miskin dan kesulitan ekonomi juga membuat masyarakat banyak yang terjerumus pinjaman online (pinjol).

"Bukankah lebih prioritas jika anggaran negara digunakan untuk subsidi keluarga korban PHK dan pelunasan tunggakan BPJS sehingga masyarakat tidak berutang di pinjol,” lanjut Netty.

Selain itu, saat ini banyak petani yang juga sedang mengalami kesulitan. Misalnya, lanjut dia, petani tomat yang menjerit karena harganya anjlok.