Menurut dia, data percakapan tersebut dapat menjadi petunjuk penting untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi penerbitan izin sejumlah dapur MBG.
“Jadi semua bukti-bukti itu ada di dalam, semua bukti chat itu ada di dalam HP yang saat ini disita oleh penyidik,” ujarnya.
Ia bahkan mendorong agar isi percakapan tersebut dibuka dalam proses hukum sehingga dapat diketahui secara jelas siapa saja pihak yang pernah berkomunikasi dengan kliennya.
“Misalkan nama A berkomunikasinya dengan klien saya, si B juga, semua. Jadi semua bukti itu ada di dalam HP klien saya dan itu harus dibuka,” kata Krisna.
Dugaan Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan
Menurut Krisna, pengaruh yang diterima kliennya tidak selalu berbentuk tekanan langsung.
Dalam beberapa situasi, kata dia, posisi dan kekuatan pihak yang menghubungi sudah cukup untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan.
Ia mengklaim kondisi tersebut membuat Sony berada dalam posisi yang sulit ketika menghadapi permintaan terkait perizinan SPPG.
“Walaupun misalkan mereka tidak menggunakan tekanan, tapi bisa juga terjadi penekanan. Tapi anggap tidak ada penekanan, tapi pengaruhnya itu, menggerakkan pengaruhnya,” ujar Krisna.
“Pak Sony tahu siapa orang ini. Artinya dengan pengaruh menggerakkan saja Pak Sony tahu siapa orang ini. Sudah masuk unsurnya,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut masih merupakan klaim dari pihak kuasa hukum dan belum memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut maupun hasil pendalaman resmi dari penyidik.
Penyidikan Dugaan Korupsi MBG
Kasus ini bermula dari penyidikan Kejagung terkait dugaan penyimpangan dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan melalui jaringan SPPG di berbagai daerah.
Penyidik menduga sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra pelaksana SPPG memiliki afiliasi dengan petinggi BGN dan tidak seluruhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga (mark up) dalam sejumlah pengadaan barang yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan operasional program.