Berkat keberhasilan ekspansi ini, Ciliandra Fangiono sempat menempati peringkat ke-24 orang terkaya di Indonesia versi Forbes tahun 2024 dengan kekayaan mencapai US$2,4 miliar, dan pernah dinobatkan sebagai triliuner termuda di Indonesia pada 2009.
Terseret Kasus Pajak
Setelah bertahun-tahun menghindari sorotan, nama Martias Fangiono kembali muncul di pemberitaan hukum.
Ia dikabarkan diperiksa oleh Kejaksaan Agung RI terkait laporan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ormas Pemuda Tri Karya (PETIR) mengenai dugaan penggelapan pajak sejumlah perusahaan sawit di bawah grup usahanya.
“Informasi yang kami peroleh dari sumber di Kejaksaan Agung, Martias Fangiono, pemilik First Resources Group Ltd, diperiksa tim penyidik Jampidsus Kejagung/Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH),” ujar Ketua Umum DPN PETIR, Jack Sihombing, pada Jumat, 28 Februari 2025 lalu.
Dalam laporan itu, delapan perusahaan sawit di bawah First Resources Group Ltd/Surya Dumai Group dituding melakukan penggelapan pajak yang diduga merugikan negara hingga Rp1,4 triliun.
BERITA SELENGKAPNYA:
Desakan Publik Meningkat
Laporan PETIR terhadap Martias Fangiono dan Ciliandra Fangiono anaknya, bukan tanpa tekanan publik.
Sejak akhir 2024, organisasi ini telah melakukan tujuh kali aksi unjuk rasa di sejumlah instansi, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Aksi pertama dilakukan pada 5 Desember 2024, dan aksi ketujuh berlangsung 21 Februari 2025.
Dalam setiap aksinya, PETIR mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Jampidsus Febrie Adriansyah untuk segera mengusut tuntas Martias dan Ciliandra Fangiono atas dugaan penggelapan pajak perusahaan sawit di bawah First Resources Group.
Kasus ini menjadi ujian baru bagi keluarga besar Fangiono, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu pemain utama industri sawit nasional.
Dari kejayaan Surya Dumai hingga bayang-bayang kasus pajak, perjalanan bisnis Martias menggambarkan sisi kompleks dari industri yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, tetapi kerap dibayangi persoalan hukum dan tata kelola. ***