Namun hingga kini, belum ada satu pun petinggi Wilmar di Singapura yang diperiksa.
Manajemen perusahaan memilih diam. Dalam pernyataan resmi yang dirilis ke media, Wilmar hanya menyebut bahwa “perusahaan menghormati proses hukum dan akan kooperatif”.
Pengabaian hukum dalam bisnis sawit bukan kali ini saja terjadi.
Laporan audit BPK dan ICW menunjukkan bahwa banyak konglomerasi sawit besar kerap menggunakan jalur belakang untuk meloloskan izin, menghindari pajak, hingga memengaruhi proses pengadilan.
“Kasus ini bisa jadi ujian bagi Kejaksaan. Kalau hanya berhenti di level manajer, publik akan curiga bahwa hukum hanya tajam ke bawah," sebut Yusri.
Di antara tumpukan dokumen dan rekaman transaksi, jaksa kini menelusuri ke mana aliran uang itu bermuara.
Jejak Rp60 miliar adalah pintu masuk. Tapi siapa sebenarnya dalang di balik suap hakim?
Jika benar ada perintah dari pucuk Wilmar, inilah saatnya penegak hukum membuktikan bahwa keadilan tidak bisa dibeli. ***