Perkara tersebut menjadi perhatian publik, terutama pada periode kepemimpinan Firli Bahuri di KPK, karena menyeret sejumlah pihak dari kalangan swasta dan pejabat.
Desakan agar KPK bertindak tegas, termasuk mempertimbangkan opsi jemput paksa, dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Langkah tersebut juga penting untuk menghindari kembali menguatnya stigma lama bahwa hukum di Indonesia “tumpul ke atas, tajam ke bawah”.
Hingga berita ini diposting, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait alasan ketidakhadiran Muhammad Suryo maupun langkah lanjutan yang akan diambil. ***
