"Kenapa fleksibilitas itu penting? Karena pendukung sistem infrastruktur dari undang-undangnya belum memuatkan kami untuk mengeksekusi dengan tegas," kata Fadlul.
Ia menambahkan, investasi langsung pada sektor pendukung penyelenggaraan ibadah haji berpotensi membantu menekan biaya layanan yang harus ditanggung jamaah, sekaligus meningkatkan nilai manfaat dari dana yang dikelola.
Fadlul berharap revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dapat memperoleh dukungan dari berbagai pihak karena dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola dana haji nasional.
"Terjadi tarik-menarik dalam proses penyusunan kebijakan adalah hal yang wajar. Yang penting bagaimana penguatan tata kelola ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi jamaah haji Indonesia," katanya.***
