Nailul menyebut, dampak ke depan jika kuota BBM di SPBU swasta habis, maka akan terjadi kelangkaan bbm di SPBU swasta.
"Yang dirugikan adalah masyarakat karena sedikitnya pilihan produk," ungkapnya.
Nailul juga memperkirakan, kebijakan impor satu pintu bakal menghambat investasi pihak asing ke Indonesia. Akibatnya iklim investasi di Tanah Air menjadi tidak berkembang.
"Yang dirugikan adalah masyarakat karena sedikitnya pilihan produk," ungkapnya. Nailul juga memperkirakan, kebijakan impor satu pintu bakal menghambat investasi pihak asing ke Indonesia. Akibatnya iklim investasi di Tanah Air menjadi tidak berkembang.
"Padahal, dalam kasus ini, swasta membantu pemerintah untuk mengurangi beban kompensasi yang dibayarkan pemerintah ke Pertamina," ungkap Nailul.
"Preferensi masyarakat yang sudah beralih ke BBM non-subsidi milik SPBU swasta merupakan hal yang positif, tapi Pertamina seakan menolak bersaing. Yang dirugikan tentu saja masyarakat yang minim pilihan untuk menggunakan bbm non-subsidi," imbuhnya.
Padahal, tugas negara adalah menyediakan pilihan bagi masyarakat untuk mengonsumsi barang, termasuk BBM berkualitas.
"Jadi secara agregat, masyarakat dirugikan karena tidak dapat mengonsumsi barang yang ingin mereka beli," kata Nailul lagi.
Terkait dengan kemungkinan monopoli, Undang-Undang (UU) Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pengecualian bagi perusahaan BUMN yang memproduksi dan mendistribusikan barang untuk hajat hidup orang banyak.
Namun, hal tersebut juga perlu dibarengi dengan perlindungan kepada konsumen. "Tapi karena ketika dimonopoli justru merugikan masyarakat, saya rasa Pertamina bisa tersandung kasus praktik antimonopoli," tandasnya.***