PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Forum Komunikasi Pemuka Masyarakar Riau (FKPMR) mendukung keinginan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, agar PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menutup kantor mewahnya di Jakarta.
Bahkan, sebut Ketua Umum FKPMR, Dr drh H Chaidir MM, permintaan PT PHR berkantor di Riau sudah disuarakan sejak isu alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina; yang menyerahkan operator kepada PT PHR –anak perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE).
"Masyarakat Riau sudah menyuarakan dalam berbagai forum, agar perusahaan pengelola Blok Rokan (PT PHR, red) berkantor di Riau," beber Chaidir, dalam perbincangannya dengan riausatu.com, Rabu (19/7/2023) sore.
Seperti diberitakan, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyoroti secara keras keberadaan kantor mewah PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Jakarta.
Ia meminta agar anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tersebut balik kandang berkantor di wilayah operasionalnya di Pulau Sumatera.
"Kita bicara hulu Rokan, PHR. Masak kantor pusatnya ada di gedung me wah di Kuningan, terus sewa lagi. Kenapa enggak pakai kantor yang ada di Rokan?," kata Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Berita Terkait:
https://www.riausatu.com/ekonomi/4299523859/ahok-sentil-pt-phr-ngapain-sewa-kantor-mewah-di-jakarta-rp382-miliar
Menurut Chaidir, wilayah kerja PT PHR se-Sumatera, tapi seperti disebut Ahok, 90 persen dari volume pekerjaannya ada di Blok Rokan, Riau, ladang minyak terbesar di Indonesia yang produksinya mencapai sekitar 26 persen dari produksi minyak nasional.
"Amat sangat wajar bila PT PHR berkantor pusat di Riau. Tapi kenyataannya, suara masyarakat Riau dianggap angin lalu oleh Pertamina," sergahnya.
Bahkan sekarang terungkap, PT PHR menyewa kantor mewah di Jakarta Rp382 miliar. Uangnya pastilah disisihkan dari hasil penjualan minyak Blok Rokan.
Jadi kalau Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi bagian daerah penghasil jumlahnya sedikit, pastilah karena dipotong pajak, ini-itu, termasuk sewa kantor. "Betul-betul tak habis pikir, di mana akal budi mereka?," heran Chaidir.
Dalam suatu pertemuan kebetulan dengan pimpinan PT PHR (bukan dirutnya), ketika takziah di Rokan atas wafatnya orangtua Bupati Siak Alfedri, Chaidir pernah mencoba pancing: FKPMR ingin berdialog dengan dirut yang baru, Chalid Said Salim, berkaitan target kinerja PT PHR ke depan.
Dialog serupa pernah dilakukan oleh FKMPR dengan Dirut PT PHR sebelumnya, Jaffee Arizon Suardin. Tapi Chaidir mendapat kesan, sekarang susah karena dirut berkantor di Jakarta untuk mengendalikan wilayah kerja Sumatera.
"Jadi kalau kita di Riau mau berdialog, nanti akan diwakili oleh manager yang bertugas di Blok Rokan. Dalam hati saya, demikian elitisnya Dirut PT PHR sekarang, demikian birokratis," nilainya.
Disebutkan, dirut Chalid Said Salim pengganti Jaffee Arizon Suardin berkantor di Jakarta dan hanya sekali-sekali saja ke Riau. Padahal di lapangan, banyak sekali masalah yang harus diselesaikan.
Masyarakat Riau sekarang menyadari, kesempatan berusaha untuk mendapatkan berbagai pekerjaan di Blok Rokan, bagi perusahaan-perusahaan lokal, kini sangat terbatas.
"Jangan bicara main-contractor, sub-con saja susah. Belum lagi masalah keberpihakan dalam pemanfaatan tenaga kerja lokal," kecam Chaidir.
Lebih lanjut dia membeberkan, beberapa teman pengusaha menyebut, untuk mendapatkan kontrak pekerjaan lebih enak di era PT Chevron dulu. Termasuk juga program-program community development.
"Okelah sekarang era digital, orang berkantor di mana saja bisa. Kalau begitu kenapa PHR harus berkantor di Jakarta? Kenapa tidak berkantor di Riau saja?"
Kan komunikasi IT yang serba canggih yang dimiliki oleh PHR bisa setiap saat berkomunikasi dengan pihak-pihak lain di Jakarta, sambungnya.
"Mr President Jokowi, please! Jangan biarkan PT PHR berpikir tak masuk akal (atau cari-cari alasan), suruh mereka berpikir sederhana saja: Dirut PT PHR harus berkantor di Riau, lebih hemat, semua masalah bisa selesai lebih cepat, lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kalau tak mau, dirutnya ganti cepat," pungkas Chaidir. ***
