JAKARTA, RIAUSATU.COM - Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk tahap pertama tahun 2026 mulai dicairkan pada Februari 2026.
Penyaluran bansos ini bertujuan untuk mendukung daya beli masyarakat penerima manfaat sekaligus menjaga ketahanan sosial di tengah tantangan ekonomi.
Bantuan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah ditetapkan sebagai penerima aktif program bansos PKH dan BPNT berdasarkan verifikasi dan validasi data yang dilakukan pemerintah daerah.
Dikutip dari KompasTV, Senin (2/2/2026), seperti dilansir kompas.com, PKH disalurkan kepada keluarga dengan besaran nominal bantuan yang berbeda-beda setiap kategori.
Penyaluran PKH dilakukan dalam empat tahap per tahun dengan total bantuan menyesuaikan kategori penerima. Ini rinciannya:
Ibu hamil atau nifas: Rp 750.000 per 3 bulan Anak usia 0-6 tahun: Rp 750.000 per 3 bulan Anak SD/sederajat: Rp 225.000 per 3 bulan Anak SMP/sederajat: Rp 375.000 per 3 bulan Anak SMA/sederajat: Rp 500.000 per 3 bulan Lansia, di atas 60 tahun: Rp 600.000 per 3 bulan
Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per 3 bulan
Korban pelanggaran HAM berat: Rp 2.700.000 per 3 bulan.
Adapun BPNT disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau mekanisme lain sesuai kebijakan daerah. Penyalurannya bisa dilakukan bulanan atau dirapel.
Bantuan yang disalurkan saldo pembelian sembako senilai Rp 200.000 per bulan kepada para penerima. Dilansir dari KompasTV, Rabu (28/1/2026), penerima bakal menerima total Rp 600.000 untuk periode Januari-Maret.
Masyarakat dapat melakukan pengecekan status penerima bansos PKH dan BPNT secara daring melalui langkah-langkah sebagai berikut: Akses laman resmi cekbansos.kemensos.go.id Isi data wilayah domisili:
Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa Masukkan nama lengkap sesuai KTP Masukkan kode captcha yang muncul di layar Klik tombol “Cari Data”.
Sistem akan menampilkan informasi apakah nama yang dicari termasuk dalam daftar penerima bantuan sosial aktif, lengkap dengan jenis bantuan yang diterima dan status pencairan.
Apabila data tidak ditemukan atau terjadi kendala teknis, masyarakat disarankan menghubungi pihak desa/kelurahan atau dinas sosial setempat.
Pemerintah mengimbau masyarakat tidak menggunakan jasa calo dan memastikan data identitas pribadi tetap aman. Bagi penerima manfaat yang telah ditetapkan, bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
Adapun masyarakat yang belum terdaftar dianjurkan melakukan pembaruan data melalui musyawarah kelurahan/desa dan memastikan telah masuk dalam DTKS sebagai syarat utama penerimaan bansos pemerintah.***
