PEKANBARU, RIAUSATU.COM — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) mengunci arah bisnis perusahaan pada 2026 melalui penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai pegangan utama manajemen dalam menjalankan operasional dan mengambil keputusan strategis.
Penetapan RKAP tersebut menjadi acuan dalam penyusunan target kinerja, pengelolaan anggaran, penentuan prioritas investasi, serta perumusan strategi bisnis guna menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan nilai perusahaan.
RUPS dihadiri oleh seluruh jajaran direksi PT SPR, termasuk perwakilan anak perusahaan, yakni SPR Trada, SPR Langgak, dan SPR Cipta Lestari.
Kehadiran lengkap unsur manajemen dinilai mencerminkan komitmen perusahaan terhadap penerapan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Dalam forum tersebut, manajemen memaparkan rencana operasional serta proyeksi keuangan perusahaan.
Paparan itu kemudian dibahas bersama para pemegang saham untuk memperoleh persetujuan sekaligus masukan strategis sebagai bagian dari proses penetapan RKAP 2026.
Komisaris Utama PT SPR Yan Darmadi turut hadir menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja manajemen.
Sementara itu, pemegang saham diwakili oleh Bobby Rahmat, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Perekonomian.
Keterlibatan langsung perwakilan pemegang saham menunjukkan perhatian serius terhadap penyusunan RKAP sebagai dokumen kerja utama yang menentukan arah pengembangan bisnis perusahaan.
Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Utama PT SPR Ida Yulita Susanti.
Ia menegaskan bahwa RKAP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan yang wajib dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran perusahaan.
“Dengan RKAP yang disepakati melalui RUPS, perusahaan diharapkan dapat bekerja lebih terukur, efisien, dan fokus dalam mencapai target yang telah ditetapkan,” ujar Ida.
Ia juga menyampaikan bahwa RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar bersamaan berjalan lancar. Salah satu agenda yang dibahas adalah penyampaian RKAP Perubahan Tahun 2025, termasuk penambahan kegiatan alih kelola Hotel Arya Duta.
Selain itu, RUPS turut membahas sejumlah agenda strategis lainnya, antara lain alih kelola operator Wilayah Kerja (WK) Langgak, pengembangan usaha baru anak perusahaan SPR Langgak, pengelolaan sumur idle well dan well service, pengembangan usaha air minum dalam kemasan (AMDK) dalam RKAP 2026, serta perubahan rencana bisnis SPR periode 2022–2026.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham, khususnya Pemerintah Provinsi Riau, yang telah hadir dan menyetujui agenda SPR, meskipun terdapat beberapa catatan terkait alih operator WK Langgak dan kerja sama pengelolaan hotel,” kata Ida.
