JAKARTA, RIAUSATU.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis metode terbaru penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Indonesia.
Kebutuhan Hidup Layak adalah standar kebutuhan 1 bulan agar pekerja/buruh dan keluarganya bisa hidup layak.
Nantinya, seperti dilansir kompas.com, KHL menjadi akan menjadi acuan utama dalam gaji buruh atau pekerja di 38 provinsi di Indonesia.
Hal ini karena kenaikan upah minimum jadi lebih adil dan fleksibel, mengikuti kondisi ekonomi tiap provinsi dan tidak disamaratakan seperti model kenaikan serentak UMP dulu.
Berdasarkan metode terbaru, penghitungan KLH menggunakan standar International Labour Organization (ILO) dengan mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga.
Adapun, komponen kebutuhan rumah tangga yang digunakan adalah sebagai berikut:
Makanan Kesehatan dan Pendidikan Pokok lain-lain
Perumahan atau tempat tinggal.
Dengan metode penghitungan terbaru, KHL tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta, yakni sebesar Rp 5.898.511. Nominal ini lebih besar dari UMP Jakarta 2025 yang mencapai Rp 5,4 juta per bulan.
Namun, untuk beberapa wilayah, seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah, terungkap bahwa biaya KHL di sana terpaut jauh dari UMP yang diterima tahun ini.
Di Yogyakarta misalnya, KHL di sana senilai Rp 4.604.982 per bulan. Angka ini bahkan lebih dari dua kali lipat dari UMP Yogyakarta 2025 sebesar Rp 2.264.080 per bulan.
Sementara KHL di Jawa Tengah adalah Rp 3.512.997 per bulan. Padahal UMP di wilayah tersebut hanya Rp 2.169.349 per bulan.
Perlu diketahui, penghitungan KHL yang dirilis Kemenaker diperoleh dengan rumus penghitungan sebagai berikut: KHL = (Konsumsi per kapita × jumlah anggota rumah tangga (n)) : jumlah anggota rumah tangga yang bekerja (p).
Selain Yogyakarta dan Jawa Tengah, beberapa Provinsi lain juga memiliki kebutuhan hidup layak di atas UMP yang berlaku pada 2025.
Pada 2026, penetapan UMP sendiri didorong agar mendekati KHL tiap provinsi. "Penghitungan Upah Minimum (UM) diarahkan secara bertahap supaya makin mendekati KHL, ini bentuk prinsip proporsionalitas," bunyi unggahan akun Instagram resmi Kemnaker, @kemnaker, Sabtu (20/12/2025).
Berikut ini nominal biaya kebutuhan hidup layak di 38 provinsi di Indonesia, dikutip dari akun Instagram resmi Kemenaker @kemnaker, Senin (22/12/2025).
Aceh: Rp 3.654.466
Sumatera Utara: Rp 3.599.803
Sumatera Barat: Rp 4.076.173
Riau: Rp 4.158.948
Jambi: Rp 3.931.596
Sumatera Selatan: Rp 3.299.907 Bengkulu: Rp 3.714.932
Lampung: Rp 3.343.494
Kepulauan Bangka Belitung: Rp 4.714.805
Kepulauan Riau: Rp 5.717.082
DKI Jakarta: Rp 5.898.511
Jawa Barat: Rp 4.122.871
Jawa Tengah: Rp 3.512.997
DI Yogyakarta: Rp 4.604.982
Jawa Timur: Rp 3.575.938
Banten: Rp 4.295.985
Bali: Rp 5.253.107
Nusa Tenggara Barat: Rp 3.410.833
Nusa Tenggara Timur: Rp 3.054.508 Kalimantan Barat: Rp 4.083.420 Kalimantan Tengah: Rp 4.279.888 Kalimantan Selatan: Rp 4.112.552 Kalimantan Timur: Rp 5.735.353 Kalimantan Utara: Rp 4.968.935
Sulawesi Utara: Rp 3.864.224
Sulawesi Tengah: Rp 3.546.013
Sulawesi Selatan: Rp 3.670.085
Sulawesi Tenggara: Rp 3.645.086 Gorontalo: Rp 3.398.395
Sulawesi Barat: Rp 3.091.442
Maluku: Rp 4.168.498
Maluku Utara: Rp 4.431.339
Papua Barat: Rp 5.246.172
Papua Barat Daya: Rp 5.246.172
Papua: Rp 5.314.281
Papua Selatan: Rp 5.314.281
Papua Tengah: Rp 5.314.281
Papua Pegunungan: Rp 5.314.281.***
