JAKARTA, RIAUSATU.COM – Nama Honesti Basyir, Direktur Group Business Development PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, kembali mencuat di lingkaran kekuasaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Telkom yang akan digelar 27 Mei 2025, Honesti disebut-sebut sebagai kandidat kuat Direktur Utama menggantikan Ririek Adriansyah.
Namun pencalonan itu menyisakan jejak yang belum selesai: dugaan korupsi di tubuh PT Bio Farma saat Honesti masih menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan farmasi pelat merah tersebut.
Pemberitaan soal rekam jejak Honesti tampak terpolarisasi.
Di satu sisi, media resmi BUMN menggulirkan narasi keberhasilan dan kepemimpinan bersih Honesti.
Di sisi lain, sejumlah kalangan justru mempersoalkan proses hukum yang belum sepenuhnya rampung, dan menyebut pencalonan ini sebagai bentuk pembangkangan etika publik.
“Ini arogansi kekuasaan. Bukan hanya tidak populer, tapi mencederai akal sehat publik,” kata Sri Radjasa, pengamat intelijen, dilansir Monitor Indonesia, Jumat, 23 Mei 2025.
Ia menyebut langkah itu berpotensi memicu tuduhan bahwa korupsi di Indonesia telah masuk kategori —korupsi yang difasilitasi oleh negara.
Pusat dari kritik terhadap Honesti bermula dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan 3.208.542 dosis vaksin COVID-19 di Bio Farma tidak terdistribusikan.
Nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp525,18 miliar. Temuan ini menjadi pintu masuk Kejaksaan Negeri Bandung untuk menyelidiki dugaan korupsi.
Meski penyelidikan sempat dibuka, Kejaksaan menghentikan proses hukum dengan dalih minimnya bukti awal. Namun, Kejaksaan menyatakan kasus itu bisa dibuka kembali jika ditemukan bukti baru.
“Kalau Kejaksaan enggan melanjutkan, seharusnya ini ditangani oleh KPK agar bisa diawasi masyarakat luas hingga Presiden,” ujar Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti.
Nama Honesti juga tak bisa dilepaskan dari skandal laboratorium antigen bekas di Bandara Kualanamu pada April 2021, saat ia masih menjabat Direktur Utama holding BUMN farmasi, Bio Farma.
Kasus itu menyeret Business Manager PT Kimia Farma Diagnostika, Picandi Mascojaya, yang divonis 10 tahun penjara karena terbukti menginstruksikan penggunaan alat tes antigen bekas.
