PEKANBARU, RIAUSATU.COM — Pada pagi hari, Gubernur Riau Abdul Wahid duduk semeja dengan para pejabat PLN Pusat, Komisi XII DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Di sore harinya, ia mengumumkan “kemenangan” besar: proyek kabel listrik bawah laut akhirnya turun ke Riau. Seolah sim salabim, semua terwujud dalam sekejap.
Namun kenyataannya tidak sesederhana itu.
“Jangan bungkus rencana lama PLN sebagai keberhasilan politik hari ini,” kata Sayed Abubakar Assegaf, mantan anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan kelistrikan.
Ia menilai klaim keberhasilan Gubernur Riau terlalu prematur—bahkan menyesatkan.
Menurut Sayed, proyek kabel listrik bawah laut ke Pulau Rupat, Bengkalis, hingga Kepulauan Meranti, sejatinya bukan hasil lobi dadakan.
“Itu bagian dari RUPTL 2021–2030. Sudah dibahas sejak bertahun-tahun lalu,” ujarnya kepada Riau Satu, Rabu malam, 11 Juni 2025.
RUPTL, atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, merupakan dokumen strategis jangka panjang milik PLN.
Di dalamnya tercantum peta jalan pembangunan infrastruktur listrik di seluruh Indonesia.
Proyek kabel bawah laut untuk Riau sudah masuk daftar itu sejak 2021, tapi terhambat karena alasan klasik: keterbatasan anggaran.
“Sekarang proyeknya mulai jalan, itu karena proses reguler, bukan karena satu pertemuan seremonial. Jangan klaim proyek PLN seolah-olah bisa turun hanya pakai senyum dan sambutan makan siang,” sindir Sayed.
Di tengah gegap gempita pengumuman proyek kabel laut itu, Sayed menyorot ironi yang tak kalah terang-benderang: Pekanbaru, ibu kota provinsi, masih rutin mengalami pemadaman listrik.
Dari Rumbai hingga Tampan, warga mengeluhkan listrik padam 3–4 kali seminggu.
“Kabel di laut boleh menyala, tapi kalau lampu rumah rakyat masih gelap, itu bukan keberhasilan,” tegasnya.