PEKANBARU, RIAUSATU.COM — Provinsi Riau tengah menghadapi tantangan serius berupa defisit anggaran daerah sebesar Rp1,76 triliun.
Kondisi ini dinilai menjadi salah satu beban terbesar yang harus ditangani Gubernur Abdul Wahid sejak awal pemerintahannya.
Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau, Nofri Andri Yulan, menilai masalah defisit tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintahan saat ini.
Menurutnya, krisis fiskal yang terjadi lebih banyak dipengaruhi oleh kesalahan pengelolaan masa lalu yang kini menjadi “warisan” bagi pemimpin baru.
Artinya, beber Yulan, defisit anggaran Riau Rp1,76 triliun adalah warisan dari pemimpin Riau pada masa lalu, dan semua orang sudah tahu siapa dalangnya.
“Gubernur Abdul Wahid dipaksa bekerja dengan kondisi keuangan yang sudah rusak. Fakta ini harus dipahami bersama agar rakyat tidak salah menilai. Jangan sampai framing negatif yang sengaja digulirkan justru membuat Riau jalan di tempat,” ujar Yulan, pada Ahad, 17 Agustus 2025.
Yulan, yang juga pernah menjabat Presiden Mahasiswa Universitas Riau, menegaskan bahwa upaya memperbaiki situasi keuangan daerah tengah dilakukan serius oleh Abdul Wahid.
Namun, ia menilai langkah tersebut kerap diganggu isu politik yang tidak relevan dengan agenda penyelamatan fiskal.
“Bang Wahid bukan sedang menikmati kursi, tapi sedang membersihkan sampah masa lalu. Karena itu, mari kita berpikir jernih, jangan lagi terjebak fitnah atau isu murahan. Fokus kita adalah membenahi Riau dari jurang defisit yang luar biasa ini,” katanya.
Lebih jauh, KNPI Riau juga mendesak pemerintah pusat turun tangan.
Yulan meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus untuk memastikan penanganan defisit berjalan efektif dan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kerusakan fiskal di masa lalu tidak lolos dari pertanggungjawaban.
“KNPI Riau meminta Presiden Prabowo memberi perhatian khusus. Jangan biarkan rakyat terus jadi korban, sementara yang membuat masalah lolos dari tanggung jawab,” tutur Yulan menutup pernyataannya. ***
