PEKANBARU, RIAUSATU.COM – PT. Arkindo, pemenang tender proyek Pembangunan Jembatan Sintong senilai Rp54 miliar, di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023, diduga merupakan perusahaan rental.
PT. Arkindo yang beralamat Jalan Puragabaya No. B9 Kota Bandung, Jawa Barat dengan NPWP: 01.105.263.6-441.000 itu ditetapkan Pokja Pemilihan sebagai pemenang tender dengan harga penawaran Rp51.563.303.956,17, setelah tiga perusahaan yang memasukkan penawaran dinyatakan gagal/tidak lulus karena tidak menyampaikan Jaminan Penawaran.
‘’PT Arkindo, perusahaan pemenang tender proyek Pembangunan Jembatan Sintong, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, diduga perusahaan rental, dibawa oleh Al, pengusaha keturunan dari Duri,’’ ujar sumber riausatu.com, Ahad (7/5/2023) sore, di Pekanbaru.
Seperti diberitakan kemarin, proses tender proyek Pembangunan Jembatan Sintong senilai Rp54 miliar, di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023, dituding telah terjadi persekongkolan tender dalam penetapan pemenang.
Kelompok Kerja Pemilihan ditengarai tidak teliti atau ceroboh dalam melakukan evaluasi Tender Pembangunan Jembatan Sintong, sehingga diduga terjadi persekongkolan tender dengan modus menciptakan seolah-olah ada persaingan atau kompetisi pada saat tender proyek Pembangunan Jembatan Sintong.
Tudingan itu disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Indonesia Bersih (KIB). Melalui ketuanya, Hariyadi SE, LSM KIB telah menyampaikan surat Somasi terkait dugaan persekongkolan dalam proses tender proyek Pembangunan Jembatan Sintong, pada tanggal 4 Mei 2023.
Berita Terkait: https://www.riausatu.com/hukum/4298698126/lsm-kib-buka-dugaan-persekongkolan-tender-jembatan-sintong-rp54-miliar-ini-modusnya
Berdasarkan pengumuman dari LPSE Rohil, tender proyek Pembangunan Jembatan Sintong dengan nilai HPS Rp53.999.955.000,- diperuntukkan untuk perusahaan kualifikasi usaha Besar, Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir).
Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Indonesia Bersih (KIB) Riau, CV. Aska Jaya Kontraktor dan CV. Sarana Chaini masuk pada kualifikasi usaha kecil (UMKM), diduga tidak memiliki pengalaman pekerjaan pembangunan jembatan.
‘’Yang menjadi pertanyaan, apa motivasi CV. Aska Jaya Kontraktor dan CV. Sarana Chaini, mendaftar dan memasukan atau meng-upload penawaran,’’ sebut Ketua LSM KIB Riau, Hariyadi SE.
Dia lantas membeberkan hasil penelusuran LSM KIB Riau di LPSE Kabupaten Empat Lawang dan LPSE Kementerian PUPR RI, Satuan Kerja Pelaksana jalan Nasional Wilayah I Provinsi Riau, terkait rekam jejak PT. Fatma Nusa Mulia.
Pada 2015, di LPSE Kabupaten Empat Lawang ditemukan PT. Fatma Nusa Mulia memenangkan Tender pekerjaan Belanja modal Pengadaan konstruksi pembangunan tahap kedua Jembatan gantung multifungsi Desa Sugiwaras Lawang Agung Kec. Tebing Tinggi, dengan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp16.989.920.000 dan harga penawaran sebesar Rp16.663.452.287,12.
Kemudian pada 2018, di LPSE Kementerian PUPR RI Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Riau, PT. Fatma Nusa Mulia memenangkan tender pekerjaan Penggantian Jembatan S. Bone Cs, dengan nilai HPS Rp13.187.366.000 dan harga penawaran Rp11.602.824.144,73, lokasi Pekerjaan Ruas Kampar–Bangkinang.
Dari hasil penelusuran tersebut, LSM KIB Riau menilai PT. Fatma Nusa Mulia adalah badan usaha atau penyedia profesional dan berpengalaman termasuk pada pekerjaan pembangunan jembatan.
