Penelusuran itu berawal dari dokumen pendapat hukum (legal opinion/LO) Kejaksaan Tinggi Riau pada Agustus 2024 yang mengungkap adanya kejanggalan harga.
Dalam dokumen tersebut, penawaran kontraktor lokal disebut mencapai hingga 150 persen di atas perkiraan perusahaan atau owner estimate (OE), yang mengindikasikan potensi persekongkolan horizontal.
Tender yang dimaksud mencakup proyek Construction Work Unit Rock Earthwork (CS WUR EW), Construction Services Work Unit Rate Multidiscipline (CS WUR MD) dalam lima paket, serta Call of Order (COO) Line Pipe.
Kejati Riau sebelumnya melakukan pendampingan hukum setelah menerima permohonan dari manajemen PHR pada Mei 2024 terkait proses tender tersebut.
Dalam dokumen LO yang diperoleh Riau Satu, salah satu kejanggalan terletak pada hasil pembukaan penawaran harga untuk paket WUR-MD lokal.
Penawaran terendah tercatat sebesar Rp668,8 miliar, sementara penawaran tertinggi mencapai Rp740 miliar.
Seluruh penawaran tersebut berada di kisaran 140 hingga 150 persen di atas OE yang ditetapkan PHR.
Situasi ini kontras dengan paket WUR-MD nasional, di mana penawaran terendah hanya sekitar Rp279 miliar.
Selisih yang signifikan tersebut menjadi dasar analisis adanya potensi persekongkolan horizontal antar peserta tender.
Kejati Riau dalam analisis yuridisnya menilai kondisi tersebut mengarah pada praktik persaingan usaha tidak sehat, yang melanggar prinsip efisiensi dan kompetisi dalam pengadaan.
Dugaan tersebut merujuk pada pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan ancaman denda hingga Rp25 miliar atau pidana kurungan pengganti.
Kejati Riau juga merekomendasikan evaluasi ulang terhadap paket tender lokal guna memitigasi risiko hukum dan potensi kerugian.
Selain itu, perkembangan terbaru menyebutkan paket tender SPHR 00760A dan SPHR 00761A untuk pekerjaan CS WUR EW Paket 2 juga tengah dalam penelusuran BPK RI. ***
