Sebagai informasi, Hendra pernah menjabat sebagai Anggota VII BPK (AKN VII), unit yang bertanggung jawab memeriksa pengelolaan keuangan negara pada sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sektor energi dan migas.
Unit tersebut berperan dalam mengawasi penggunaan anggaran negara di perusahaan pelat merah serta lembaga terkait seperti SKK Migas, guna mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Dugaan Pengondisian Proyek
Dugaan pengondisian proyek mencuat setelah sejumlah pihak mempertanyakan transparansi proses pengadaan di sektor hulu migas, termasuk di lingkungan Pertamina.
Sejumlah proyek disebut tidak sepenuhnya berlangsung kompetitif dan diduga diarahkan untuk memenangkan pihak tertentu.
Sekretaris Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Hengki Seprihadi, mengatakan pihaknya memperoleh informasi mengenai adanya peran individu dalam mengatur jalannya proses pengadaan.
“Dari informasi yang kami peroleh, terdapat indikasi koordinasi oleh seseorang dalam proses proyek ini,” ujar Hengki.
Menurut dia, individu tersebut kerap membawa-bawa nama pejabat tertentu untuk meyakinkan pihak lain, sehingga menimbulkan kesan memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan.
Selain itu, sejumlah pertemuan yang diduga berkaitan dengan pengondisian proyek disebut berlangsung di Fraser Residence Menteng, Jakarta Pusat.
Dikonfirmasi media siber ini baik via telepon selular maupun pesan WhatsApp, pada Jumat, 1 Mei 2026, Gita Natalius tidak mengangkat gadget-nya dan membalas pertanyaan yang dikirim, sampai berita ini di-posting.
BERITA SELENGKAPNYA:
Berdasarkan informasi yang diperoleh Riausatu.com dari mantan pejabat SKK Migas, Gita Natalius sering berkunjung ke SKK Migas.
Menurut pejabat Pertamina, jika bertamu ke Pertamina Gita Natalius mengaku sebagai pejabat BPK di bagian penerima tamu, dan selalu berpakaian seperti pejabat BPK.
"Setiap pagi jam tujuh, Gita Natalius rutin ke kantor BPK dulu sebelum mondar-mandir ke Pertamina dan SKK Migas," pungkas sumber. ***
