Dalam pidatonya, Meutya Hafid menegaskan pengukuhan PWI Pusat tak boleh berhenti pada seremoni belaka.
“Ini kesempatan berharga menegaskan kembali arti penting pers bagi cahaya kebenaran dan persatuan bangsa,” katanya.
Ia juga bercerita bagaimana awal menjabat menteri, ia didatangi para senior pers yang membicarakan soal penyatuan PWI.
“Karena saya dulunya wartawan, waktu didatangi senior-senior itu agak ndredek-ndredeknya,” ujarnya.
Dari diskusi itu, pemerintah memutuskan menjaga jarak agar tak terjebak intervensi.
“Kami memilih jadi orkestrator. Pertama, karena menjaga independensi pers. Kedua, karena yakin jika insan pers berkumpul, persatuan bisa tercapai, seperti yang kita lihat hari ini.”
Meutya mengapresiasi rekonsiliasi yang tercapai tanpa intervensi pemerintah dan tetap menjunjung kebebasan pers.
Spirit Persatuan
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyebut Monumen Pers sebagai lokasi pengukuhan dipilih atas arahan Menkomdigi.
“Tempat ini punya spirit persatuan dan perjuangan dari para pendiri PWI. Sangat pas untuk mengakhiri dualisme,” katanya.
Ia mengakui hampir dua tahun organisasi lumpuh.
“Pemerintah dan stakeholders kebingungan bagaimana cara menyatukan. Hampir semua PWI di provinsi dan kabupaten/kota lumpuh,” ujar Munir.
Dalam analoginya, Munir menekankan wartawan harus sadar perannya dalam memberi informasi yang sehat.
“Dengan informasi sedang membanjiri masyarakat, apakah masyarakat akan disuguhi makanan sehat, racun, ataukah makanan bergizi,” katanya.
Ketua PWI Surakarta, Anas Syahirul, dalam sambutannya berharap rumah besar PWI benar-benar solid.
