SORONG, RIAUSATU.COM – Seruan keras itu datang dari timur. Jimbris Ragho, S.Th, Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Tri Karya (PETIR) Papua Barat Daya.
Matanya tajam, suaranya bergetar oleh amarah yang ditahan.
Ia menuntut Presiden Prabowo Subianto menghentikan total seluruh aktivitas pertambangan nikel di Kepulauan Raja Ampat.
Bukan sekadar jeda. Bukan sekadar moratorium. Tapi penghentian menyeluruh—tanpa kompromi.
"Menteri ESDM mengatakan akan menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat," ujar Jimbris, di Sorong, Sabtu 7 Juni 2025.
"Saya katakan, itu tidak cukup. Harus dihentikan total. Kami di Papua Barat Daya sudah sangat resah."
PETIR menilai pemerintah pusat bersikap setengah hati dalam menjaga Raja Ampat— sebuah gugusan pulau yang berlokasi di barat bagian Semenanjung Kepala Burung (Vogelkoop) Pulau Papua —yang telah lama dielu-elukan sebagai surga biodiversitas laut dunia.
Perairan Raja Ampat mencatat sedikitnya 574 spesies terumbu karang dan 553 jenis ikan karang, menjadikannya salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di muka bumi.
Namun, di balik keindahan itu, bayang-bayang tambang mulai merayap.
Perusahaan-perusahaan pemegang izin—legal maupun abu-abu—telah membelah bukit, membangun jalan, dan mengeksplorasi nikel di beberapa pulau kecil.
Warga khawatir, hutan dan laut yang menjadi nadi kehidupan mereka akan berubah menjadi lubang tambang.
“Dalih apa pun tidak pantas untuk membenarkan perusakan surga dunia yang tak ternilai ini,” ucap Jimbris, geram.
