JAKARTA, RIAUSATU.COM– Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat.
Di tengah meningkatnya biaya hidup, kebijakan UKT dinilai semakin membebani kelompok kelas menengah hingga bawah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, tetapi juga menghadapi keterbatasan ekonomi untuk membiayai kebutuhan lain terkait anak.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Achmad Tjachja Nugraha, menilai persoalan UKT harus dipandang sebagai isu strategis yang menyangkut keadilan akses pendidikan dan masa depan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Penguatan sumberdaya manusia yang didengungkan oleh Presiden melalui asta cita adalah bentuk keberpihakan yang baik yaitu memperkuat atau membangun SDM yang unggul, sians dan penguasaan teknologi. Oleh karenanya maka tataran kementrian teknis harus diikuti dengan program yang terarah seperti masalah UKT.
Menurutnya, fenomena kenaikan UKT yang terus terjadi telah memicu keluhan dari mahasiswa maupun orang tua. Kelompok kelas menengah dan bawah menjadi pihak yang paling merasakan tekanan sehingga akses terhadap pendidikan tinggi mulai terancam seperti drop out atau penurunan minat kedepan untuk masuk ke perguruan tinggi.
"UKT bukan hanya persoalan besarnya tagihan kuliah, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dalam memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak bangsa untuk memperoleh pendidikan tinggi," ujar Prof. Achmad.
Ia menjelaskan, tekanan terhadap kelas menengah dan bawah tidak muncul semata akibat kenaikan UKT.
Kondisi tersebut dipengaruhi trend meningkatnya biaya dan beban hidup, namun disisi lain pendapatan masyarakat secara umum tidak mengalami kenaikan.
Beban rutin yang meningkat seperti beban cicilan, beban biaya kesehatan, biaya transportasi, hingga kebutuhan lainnya terus meningkat.
Cukup banyak keluarga kelas menengah dan bawah yang mengalami penyempitan ruang fiskal susah bergerak secara pembiayaan. Kondisi mereka juga diperburuk dengan stres finansial akibat turun status dari kelompok kelas menengah ke kelas bawah.
Data BPS menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia menyusut dari sekitar 57 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024, atau sekitar 17 persen dari total penduduk.
Sementara itu, rata-rata biaya pendidikan tinggi pada 2024 mencapai sekitar Rp19 juta per tahun, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan melampaui laju inflasi.
Prof. Achmad menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya dilema dalam pembiayaan pendidikan tinggi.
Di satu sisi, negara menginginkan mutu perguruan tinggi terus meningkat sehingga membutuhkan biaya operasional yang memadai.
