Seluruh jajaran komite sekolah diminta mengembalikan fungsi aslinya sebagai mitra strategis peningkatan mutu sekolah, bukan sebaliknya menjadi agen pelancar praktik nepotisme yang merusak kepercayaan publik terhadap objektivitas pemerintah.
Walikota Pekanbaru mengajak partisipasi aktif dari kalangan jurnalis, lembaga swadaya masyarakat, dan para orang tua untuk memanfaatkan kanal pengaduan resmi jika menemukan adanya indikasi kecurangan di lapangan.
"Pengawasan kolektif dari publik merupakan instrumen paling efektif yang kita miliki saat ini untuk menjamin SPMB 2026 berjalan adil, akuntabel, dan bersih, sehingga anak-anak berprestasi maupun anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan hak kursi sekolah secara proporsional," pungkas Agung Nugroho.***
