TEMBILAHAN, RIAUSATU.COM-Dewan menilai Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada SKPD di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terbilang masih sangat rendah. Seperti halnya di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang merupakan salah satu sumber PAD terbesar Inhil.
 
Dispenda memiliki potensi pemasukan PAD yang ditargetkan besar malah justru tidak dikelola dengan baik sehingga diduga ada banyak kebocoran yang seharusnya menjadi pemasuk PAD terbesar.
 
''Isu kebocoran itu sudah lama kita dengar, bahkan sejak satu tahun lalu kita sudah minta penjelasan kepada pihak Dispenda, namun sampai sekarang belum juga ada kejelasan,'' ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Malian Gazali, baru-baru ini.
 
Dicontohkan Malian, seperti pungutan pajak penerangan jalan yang dibayar 10 persen oleh masyarakat, sejak 6 sampai 7 tahun belakangan, angka yang dilaporkan tidak banyak yang berubah bahkan hampir sama.
 
Padahal jumlah pelanggan PLN terus bertambah, namun angka pajaknya masih rendah.
 
''Secara logika saja kita bisa menilai. Jumlah pelanggan terus bertambah, namun pajak penerangan jalan masih sama tiap tahun. Saya tidak menjustifikasi adanya kebocoran, tapi mungkin saja ada yang bermain,'' ujar Malian, sebagaimana dilansir riauone.com.
 
Belum lagi kata Malian, tunggakan pajak lainnya yang belum tertagih yang seharusnya juga menjadi PAD Inhil. ''Seharusnya pihak Dispenda mampu memberikan data akurat dan terinci, sehingga potensi pajak mana saja yang mampu dikelola dengan baik,'' sebutnya. (dri)