TEMBILAHAN, RIAUSATU.COM-Mengingat dokumen APBD dibuat secara bersama-sama, jika ada perubahan, apalagi pengurangan anggaran seperti saat ini, hendaknya dibahas dan disepakati juga antara kedua belak pihak, baik itu DPRD maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil).

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna terkait dengan belum adanya kejelasan tentang pos mana saja yang harus dikurangi sebesar 35 persen di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

''Dengan adanya keputusan pengurangan anggaran di seluruh SKPD, seharusnya kedua belah pihak berembuk kembali seperti saat membuat APBD, sehingga tidak terkesan SKPD membuat keputusan sendiri,'' katanya.

Untuk kata Iwan, sebelum membahas RAPBD Perubahan, masalah tersebut sudah diselesaikan, supaya tidak ada kegiatan yang menunggu-nunggu untuk dilaksanakan. Lebih kacau lagi jika pekerjaan PL yang sudah dilaksanakan, kemudian masuk dari salah satu yang dikurangi.

Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPRD Inhil, Asnawi menilai bahwa pengurangan anggaran ini memang hanya dibahas sendiri oleh TAPD, tanpa melakukan pembahasan dengan pihak DPRD. Padahal, seharusnya kebijakan pengurangan tersebut dapat dibahas dan disepakati bersama-sama agar kebutuhan masyarakat yang memang mendesak dapat diprioritaskan.

''Inilah yang aneh sekarang ini, semestinya bisa dibicarakan di Banggar,'' tambahnya, sebagaimana dilansir mediacenterriau.com.

Sementara itu, Plt Kepala DBMSDA Inhil, Rudiansyah mengakui bahwa pengurangan anggaran saat ini memang belum ada kejelasan dan ketegasannya, seperti yang terjadi pada tahun 2015 lalu.

''Jadi, teman-teman di SKPD juga menunggu kejelasan terkait hal itu, supaya tidak terjadi lagi keributan seperti tahun lalu,'' terangnya. (dri)