TEMBILAHAN, RIAUSATU.COM-Pihak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil yang tidak melibatkan DPRD Inhil dalam rasionalisasi APBD.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil Edy Hariyanto Sindrang mengaku kecewa dan menilai ada oknum yang diduga sengaja ingin menjatuhkan citra pemerintahan.
Menurut Edy, sebagaimana dilansir tribunpekanbaru.com, sampai saat ini tak satu pun SKPD di lingkungan Pemkab Inhil yang melibatkan DPRD dalam mengkaji rasionalisasi 35 persen APBD Kabupaten Inhil sebagai dampak pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH).
“''eperti kita ketahui, APBD ini diketuk bersama dan disetujui oleh DPRD. Jadi bila memang ada pengurangan atau ada permasalahan, kasi tau ke kami. Sehingga bisa didudukan bersama lagi. Jadi jangan antara SKPD dan TAPD saja. Jangan sampai Bupati menjadi korban,'' ujarnya saat rapat dengar pendapat (hearing) Komisi III DPRD Inhil dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Inhil di Ruangan Rapat Komisi III, Kamis (4/8/2016).
Sementara itu anggota komisi III DPRD Inhil, Zulbahri mengibaratkan pemerintah seperti menepuk muka DPRD dengan tidak dilibatkannya dewan pada rasionalisasi APBD.
Ia mengaku pesimis dengan realisasi fisik yang baru mencapai 1.25 persen hingga triwulan ketiga bisa selesai pada tahun anggaran ini. (dri)
