TEMBILAHAN, RIAUSATU.COM-Lambannya realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016, sehingga mengakibatkan terkendalanya pembangunan infrastrukur yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Dengan lambatnya realisasi APBD tahun 2016 tersebut diakibatkan kurang telitinya perhitungan besaran pemotongan 35 persen dan rata pemotongan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Edi Gunawan kepada GagasanRiau.Com, Senin (18/7/2016) melalui telepon genggamnya.
''Adanya perintah dari surat bupati kepada SKPD untuk memangkas kegiatanya sebesar 35 persen membuat semua SKPD belum dapat melaksanakan kegiatanya. Tentu ini akan menghambat pelaksanaan kegiatan, pasalnya SKPD belum dapat memenuhi pemotongan tersebut,'' ungkapnya.
Dengan pemangkasan tersebut. Akibatnya, semua SKPD belum berani untuk melaksanakan kegiatannya. "Kalau ini dibiarkan terus, kapan lagi pelaksanaan kegiatanya. Ini pasti akan terkendala lagi, apalagi sudah masuk akhir bulan Juni. Semestinya pemotongan dan penundaaan kegiatan dibahas bersama dengan DPRD untuk memperoleh kepastian," tukasnya, dilansir GagasanRiau.com.
Disebutkan Edi Gunawan yang merupakan Anggota Badan Anggaran juga menilai bahwa ini semua diakibatkan kurang telitinya perhitungan pemotongan 35 persen dari belanja langsung 1,2 T atau sama dengan Rp.435 milyar lebih yang mesti ditunda kegiatanya.
''Seharusnya tidaklah sebesar itu .Padahal APBN- P tahun 2016 dana transfer ke daerah meningkat, mesti dihitung secara cermat, paling tinggi pun hanya kisaran Rp.200 milyar lebih,'' paparnya.
''Begitu juga dengan kebijakan pemotongan rata semua SKPD. ini juga kurang tepat, karena masih ada kegiata yang bisa dipotong seperti Belanja Tidak Langsung pada pos belanja pegawai , yang anggarannya selalu berlebih ratusan milyar setiap tahunnya,'' ulasnya.
''Apalagi tahun ini, pos anggaran untuk belajar pegawai paling besar ditetapkan dibandingakn tahun sebelumnya,'' tutupnya. (dri)
