PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Komisi D DPRD Provinsi Riau mendukung Plt Sekda Provinsi Riau untuk menunjukkan dan mengungkapkan siapa orang yang memberikan rekomendasi pembayaran eskalasi tersebut ke pihak Pemprov Riau.
   
''Dari pada kita saling tuding-menuding, dan terus berpolemik, kita minta Sekda Provinsi Riau menunjukkan siapa orang di balik pembayaran eskalasi tersebut,''  ujar Asri Auzar, Kamis (17/3/2016).

Dikatakan Asri, tidak ada salahnya Sekda menunjukkan soal persetujuan eskalasi tersebut agar persoalannya menjadi jelas dan tidak berkepanjangan. Karena dikatakannya, hal itu tidak bersifat rahasia dan boleh dikonsumsi publik.
   
''Ini kan bagian dari keterbukaan publik. Tidak ada yang perlu dirahasiakan, Plt Sekda yang juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kita minta  untuk tidak menutupi hal tersebut,'' ulasnya.
   
Sementara itu, Komisi D DPRD Riau sendiri menurut anggota Komisi D DPRD Riau lainnya, Abdul Wahid, hingga saat ini pihaknya sudah mulai menggalang suara  untuk hak angket, dan hingga Kamis kemaren dikatakan Asri pihak Komisi D sudah berhasil menggalang suara dari 7 orang anggota Komisi D DPRD Riau.
   
''Hak angket ini adalah untuk menyelidiki secara mendalam. Kalau kita lakukan interpelasi, itu hanya hak untuk bertanya saja. Kalau hak angket ini lebih untuk menyelidiki persoalan tentang pembayaran eskalasi ini,'' kata Ketua DPW PKB Riau ini.

Seperti diketahui bahwa hak angket adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh DPRD yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (rs3)