TEMBILAHAN, RIAUSATU.COM-Ketua Komisi II DPRD Inhil Ahad Junadi, berkilah kalau lembaganya dituding mandul dalam melakukan pengawasan pelaksanaan APBD.

Pernyataan mandul itu kata Junaidi, sedikit meski diluruskan. Karena sejauh ini terjadi pengurangan APBD sebesar 35 persen, lalu para satuan kerja seperti menjadi galau ketika harus memangkas kegiatan.

''Semua kegiatan penting, jadi mana yang mau dikurangi, sehingga terjadi stagnasi seperti ini,'' ungkap Ahmad Junaidi, saat berada di gedung DPRD Inhil, Jalan Subrantas Tembilahan, Senin (13/6)

Banyak masyarakat mengeluhkan kinerja wakil-wakil rakyat, antara lain lemahnya pengawasan pelaksanaan APBD. Kalangan DPRD dinilai enggan membicarakan hal itu secara prinsip kepada pemerintah.

''Kalau mau jujur kita memang mandul,'' jawab Junaidi lagi, sambil tersenyum. Supaya tak disebut sebagai lembaga mandul, ditegaskan politisi Partai Golkar ini, lembaganya meski bergerak cepat untuk melakukan pembicaraan terhadap pemotongan APBD antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

''Akan tetapi saya tak bisa melakukan kebijakan itu sendiri, karena ada mekanisme yang mengatur di dalamnya. Kalau secara pribadi saya sangat berharap semua itu dapat terlaksana sebagaimana keinginan masyarakat,'' tuturnya, sebagaimana dilansir riaupos.co.

Sebagaimana diketahui bahwa pembahasan APBD tidak bisa dilakukan DPRD sendiri dan tak pula dapat dilaksanakan pemerintah sepihak. Artinya ada tugas dan tanggung jawab yang sama dalam mekanisme itu. (dri)