PEKANBARU, RIAUSATU.COM-Para tenaga honorer di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan dirasionalisasi mengingat jumlahnya yang begitu banyak. Berdasarkan data yang dimiliki Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Provinsi Riau, jumlah honorer yang ada di Riau tercatat sebanyak 12.000 orang.

''Kebutuhan tenaga pegawai harus dirincikan lagi, agar jumlahnya sesuai dengan berapa yang dibutuhkan dalam SKPD itu sendiri. Berapa kekurangannya, kalau berlebih ya kita rasionalisasi,'' ungkap Kepala BKP2D Riau, Asrizal kepada GoRiau.com, Selasa (31/5/2016) di Pekanbaru.

Dalam merasionalisasi itupun, BKP2D akan melakukan tahap evaluasi kompetensi honorer dengan memanfaatkan sistem Computer Assessment Test (CAT) untuk melakukan tes terhadap kinerja honorer. Alasannya agar hasil evaluasi lebih akuntabel dan terkualifikasi dengan baik.

''Kalau dievaluasi, jadinya pegawai bisa benar-benar diletakkan sesuai kemampuannya. Mereka akan bekerja karena mampuannya, bukan karena titipan,'' imbuhnya.

Sementara itu, tujuan lain adanya langkah rasionalisasi dimaksudkan untuk menghemat anggaran belanja pegawai. Menurutnya, ini perlu dilakukan mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2016 telah dipangkas. Bahkan, Dana Bagi Hasil (DBH) Riau yang notabene nya penghasil minyak dan gas tidak dapat diandalkan karena turut dipangkas oleh pemerintah pusat. (dri)