PEKANBARU, RIAUSATU.COM-Sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Riau belum memasukan kegiatan mereka di Unit Lembaga Pengadaan (ULP). Untuk memaksimalkannya, hari ini Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman langsung memanggil 12 pimpinan Satuan Kerja (Saker).

Ke 12 Satker yang dipanggil tersebut yakni, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Dinas Tata Ruang dan Sumber Daya Air (Ciptada), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Diskes), RS Arifin Achmad, RS Petala Bumi, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Pertanian, Sekretariat DPRD (Setwan), Dinas Pendapatan (Dispenda) serta Biro Umum.

''Pemanggilan ini untuk mengetahui langsung apa persoalannya serta mendesak agar segera dilakukan pelelangan. Itu prinsipnya,'' kata Plt Sekdaprov Riau M Yafiz, Jumat (20/5/16).

Ke 12 Satker yang dipanggil tersebut merupakan pemilik anggaran besar diantara Satker lainnya. Tapi jika ditotal, ternyata tak lebih dari 7 persen. Penyebabnya tak lain, karena sampai saat ini banyak kegiatan dimasing-masing Satker belum melelang kegiatan mereka. Menurut Yafiz, jika diantara Satker mengeluhkan karena terbentur adanya perubahan peraturan, yang jika dilaksanakan akan ada benturan hukum. Namun masih ada kegiatan lainnya yang masih dipendam dibiarkan tak dimasukan ke ULP.

''Saya tak mengerti juga dimana terbenturnya. Tapi soal administrasi yang dipermasalahkan bisa diperbaiki, bisa dimasukan diperubahan. Tapi sebagian besar karena belum dimasukan dalam ULP. Yang namanya kegiatan, kalau sudah diatas 200 juta rupiah tentu wajib dilelang. Bukan dibiarkan, kegiatan prinsipnya harus jalan,'' papar Yafiz.

Selama kegiatan tak dimasukan ke ULP, maka otomatis tidak ada pencairan. Jika sudah begitu, maka realisasi pun hanya jalan ditempat.

''Makanya pertemuan tadi diminta segera dimasukan ke dalam ULP. Salah satu cara percepatan realisasi masukan ke ULP,'' ungkap Yafiz lagi, sebagaimana dilansir riauterkini.com.

Yafiz optimis, target 90 persen pada akhir tahun nanti, akan terkejar jika semua Satker optimal melaksanakan kegiatan mereka. Pemanggilan para Satker itu juga nantinya akan terus dievaluasi, agar pelaksanaannya bisa benar-benar diwujudkan.

''Tak ada yang lain, pokoknya kenapa kegiatan tak dijalankan. Yang belum jalan cepat masukan ke ULP, itu saja,'' ujar Yafiz. (dri)