TEMBILAHAN, RIAUSATU.COM-Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Malian Gazali, meminta Dinas Perkebunan (Disbun) untuk melakukan penghitungan ulang dengan cermat terkait adanya pemotongan anggaran dampak dari pengurangan dana DBH daerah itu.
Malian ingin pemotongan yang dilakukan bukan merupakan program yang menjadi kepentingan masyarakat banyak. Sebab, Disbun merupakan instansi yang mengurus persoalan perkebunan kelapa yang menjadi sumber perekonomian masyarakat Inhil.
'''Saya harap yang dikurangi itu tidak terkait kegiatan di masyarakat. Disbun bisa coba evaluai belanja rutin dan belanja pegawai, pembelian kendaraan dinas dan konsultasi kadis terlalu banyak ke luar daerah,'' kata Malian, Minggu (8/5/2016), sebagaimana dilansir potretnews.com.
Harus diingat, imbuh Malian, dinas termasuk kepala dinas harus melakukan pelayanan kepada masyarakat bukan terus-menerus konsultasi ke Jakarta. ''Itu tugas kepala daerah,'' ujarnya. (dri)
