PEKANBARU, RIAUSATU.COM-Kalangan pengusaha disebut-sebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak korupsi. Kerap terjadi pengusaha menekan, bahkan pengatur-atur pemerintah, dalam hal ini kepala daerah.

''Negara ini banyak diatur pengusaha. Banyak pengusaha yang menekan-nekan kepala daerah sehingga menjadi sebab terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan negara,'' ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers usai memimpin pembuatan komitmen bersama Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman dan para kepala daerah dan pejabat di Provinsi Riau di Gedung Daerah Riau, Rabu (13/4/16).

Tidak dipungkiri Saut Situmorang, praktek sejumlah pengusaha yang menekan pemerintah ada kaitannya dengan sistem Pilkada langung. Di mana banyak terjadi praktek politik dagang sapi antara pengusaha dan kepala daerah saat mengikuti Pilkada. Calon kepala daerah perlu dukungan dana, lalu diberi pengusaha dengan kompensasi sejumlah proyek.

''Pilkada langsung itu kan, amanat undang-undang, kita tidak mungkin tak menerimanya. Bisa melanggar kontitusi, namun sekarang bagaimana praktek pelaksanaannya bisa jauh dari potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Itu yang menjadi konsen kita semua,'' tutur Saut.

Terkait dengan pernyataan Saut yang menyebut banyak pengusaha menekan kepala daerah dan menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi, Plt Gubri menepis dirinya termasuk dalam kelompok kepala daerah yang jadi korban penekanan pengusaha.

''Saya tidak pernah merasa ada yang menekan. Semua baik-baik saja,'' ujarnya menjawab riauterkinicom dalam kesempatan yang sama.

Hanya saja ketika ditanya mengenai terjadinya masalah proses lelang sejumlah proyek di lingkungan Pemprov, Plt Gubri tak bersedia menanggapi. Ia buru-buru mengikuti Saut Situmorang yang terlebih dahulu meninggalkan tempat jumpa pers. (dri)