JAKARTA, RIAUSATU.COM-Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering kali mengeluarkan ancaman reshuffle bagi para menterinya yang berkinerja tidak sesuai harapan. Misalnya saja, saat Jokowi melakukan kunjungan ke Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk melihat mekanisme waktu tunggu bongkar muat barang 'dwelling time' di pelabuhan.

Jokowi marah karena waktu tunggu bongkar muat barang sangat lama, hingga mencapai 20 hari kerja. Ditambah lagi, Jokowi selalu mendapatkan laporan yang baik-baik. Saat ditanya kekurangan dan kesulitannya apa saat bongkar muat, tak ada yang bisa jawab.

Karena itulah, Jokowi meminta bongkar muat barang bisa dilakukan dengan singkat. Dia bahkan mengancam akan mencopot menteri bila batas waktu yang diinginkan dalam dwelling time ini tidak dapat dilaksanakan.

''Kita harus terbuka, saya tanya enggak ada jawabannya, ya saya cari sendiri jawabannya dengan cara saya. Kalau sulit bisa saja dirjennya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot,'' kata Jokowi di Tanjung Priok, 17 Juni lalu, sebagaimana dilansir merdeka.com.

Bukan dalam kasus ini saja, saat anggaran tidak terserap sesuai dengan yang diinginkan, Jokowi pun mengeluarkan ancaman. Dia menegaskan, tidak akan ragu-ragu untuk mencopot menteri yang tidak bisa menyerap anggaran. Targetnya, penyerapan anggaran di BUMN hingga akhir tahun sampai 93 persen.

''Kalau BUMN (salah), ya diganti direksinya. Kalau menterinya (salah), ya diganti menterinya. Saya sih simpel mikir-nya,'' ujar Jokowi.

Namun hingga saat ini, pergantian menteri kabinet pun tak kunjung terjadi. Sementara, kondisi ekonomi Indonesia dinilai oleh berbagai pihak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Terlebih, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus merosot.

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno pun mengamini jika menteri sektor ekonomi Jokowi kurang bekerja dengan baik. PDIP sendiri menyatakan sudah memberikan masukan tentang pergantian menteri.

Termasuk beberapa bulan lalu Jokowi memanggil para ekonom ke Istana, hal itu juga memberikan masukan yang baik pada Jokowi mengenai reshuffle.

''Tim ekonomi kelihatan kedodoran, kurang mampu mengantisipasi, kurang mampu, termasuk kesiapan sektor dalam negeri, koordinasinya juga kurang,'' kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Jumat (7/8) lalu.

Hendrawan menambahkan, Jokowi sudah mempersiapkan hal tersebut, namun menunggu momen yang pas untuk dilakukan pergantian kabinet.

''Pak Jokowi akan meramu masukan itu, kemudian buat keputusan. Nah kalau reshuffle itukan satu keniscayaan, hanya timingnya, inikan harus saat yang tepat,'' pungkas dia.

Hendrawan merasa yakin jika akhir bulan Agustus ini Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet. Paling telat, reshuffle akan terjadi setelah menteri menjalani masa kerjanya sampai satu tahun pada November nanti.

''Kalau berdasarkan logika kan sekarang masih sibuk 17 Agustus, menyusun RAPBN 2016, maka yang orang menduga adalah minggu keempat Agustus, itu berdasarkan logika,'' jelas Hendrawan saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (7/8).

Hendrawan menjelaskan, persoalan reshuffle memang harus dipikirkan dengan matang. Termasuk kapan momentum yang pas dilakukannya pergantian menteri kabinet kerja.

''Karena ada 3 hal yang harus dipertimbangkan, pertama memutuskan orang, siapa menempati posisi apa. Kedua memutuskan waktu, kapan, dan ketiga memutuskan apakah reshuffle mau dilakukan bertahap atau sekaligus,'' tegas Hendrawan. (dri)