Sebab, kata Yusri, kebutuhan pasir laut untuk infrastruktur dan reklamasi selama ini jelas tidak membutuhkan PP 26/2023. "Omong kosong itu, sebab kebutuhan itu sudah diokomidir semuanya oleh UU Minerba," beber Yusri.
APPL sebelumnya dalam acara B-Talk Kompas TV, Selasa (6/6/2023) malam, membeberkan potensi pasir laut Kepri yang sangat besar yang tidak termanfaatkan dan malah cenderung menguntung pihak asing yang melakukan penambangan secara ilegal.
Ketua APPL Kepri Herry Tousa juga membeberkan potensi manfaat besar bagi negara dan masyarakat dari pemanfaatan pasir laut tersebut. Di antaranya potensi devisa negara sebesar Rp840 triliun serta manfaat berupa CSR untuk masyarakat senilai Rp32 triliun.
"Melihat kesiapan APPL, kami menyatakan memang APPL sudah jauh lebih siap dari pada pihak KKP. Bahkan, kami juga melihat gagasan untuk desain penjualan komoditi ini melalui satu pintu untuk menjaga stabilitas harga, pun sudah dipikirkan dan digagas dengan matang oleh APPL," ungkap Yusri.
Oleh sebab itu, kata Yusri, jika melihat performa KKP selama ini, mestinya pemerintah tidak dapat serta merta menyalahkan masyarakat atas munculnya dugaan adanya kepentingan cukong dari balik terbitnya PP 26/2023 tersebut. ***
