PT Nagamas Palm Oil Lestari (Permata Hijau Group)
Menutup Celah Kebocoran
Tungkot menilai praktik misinvoicing, baik berupa under invoicing maupun over invoicing, termasuk manipulasi kuantitas, kualitas, harga, hingga transfer pricing, merupakan bentuk penyimpangan yang dapat merugikan negara.
Menurut dia, praktik tersebut tidak hanya mengurangi potensi penerimaan pajak, tetapi juga berdampak pada pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE).
"Bagi Indonesia, selain misinvoicing tersebut ada lagi masalah yakni DHE tidak masuk ke sistem perekonomian kita, melainkan parkir di luar negeri," ujarnya.
Kondisi itu, kata Tungkot, dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional karena mengurangi pasokan devisa di dalam negeri.
Dampaknya antara lain terhadap nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, hingga kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja dan investasi baru.
Karena itu, ia menilai kebijakan pengendalian ekspor SDA yang digagas Presiden Prabowo harus dilihat sebagai upaya memperbaiki tata kelola perdagangan nasional, bukan sebagai langkah untuk mencari kesalahan para pelaku usaha.
"Pemerintah sedang memperbaiki penyimpangan yang telah lama terjadi. Itu bagus untuk Indonesia ke depan. Sebagian orang melihat seperti itu karena kurang memahami tujuan kebijakan tersebut," kata Tungkot. ***
