JAKARTA, RIAUSATU.COM — Pembangunan rantai pasok nasional dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat industri pertahanan Indonesia.
Dalam konteks tersebut, sektor swasta disebut bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan telah menjadi pilar strategis dalam menopang kemandirian industri pertahanan.
Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mengatakan integrasi antara badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta (BUMS) perlu diperkuat agar ekosistem industri pertahanan terbentuk secara utuh dari hulu hingga hilir.
“Swasta memiliki kapasitas teknologi dan fleksibilitas produksi yang dapat melengkapi peran BUMN sebagai kontraktor utama dan integrator sistem,” ujar Amelia dalam rilisnya yang diterima redaksi Riau Satu, pada Ahad, 15 Februari 2026.
Menurut dia, program modernisasi pertahanan melalui skema Minimum Essential Forces (MEF) yang kini bertransisi menuju Optimum Essential Forces (OEF) harus dimanfaatkan untuk memperdalam struktur industri dalam negeri, termasuk memperluas partisipasi swasta dalam rantai pasok nasional.
BERITA TERKAIT:
Kepastian Regulasi dan Peran BUMN
Industri pertahanan nasional memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang mengatur prioritas penggunaan produk dalam negeri, skema offset, serta alih teknologi dalam setiap pengadaan alat pertahanan dari luar negeri.
Dalam ekosistem tersebut, BUMN strategis seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia berperan sebagai prime contractor dan integrator sistem.
Ketiganya memproduksi berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista), mulai dari kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat angkut CN-235 dan NC-212.
Belanja pertahanan TNI juga menciptakan captive market yang memberi kepastian permintaan bagi industri dalam negeri, sehingga membuka ruang bagi penguatan rantai pasok nasional.
BERITA SEBELUMNYA:
Swasta Masuk Tahap Produksi Presisi
