JAKARTA, RIAUSATU.COM — Komisi I DPR RI mendorong pemerintah membangun ekosistem industri pertahanan nasional yang terintegrasi dengan memperkuat sinergi antara badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta (BUMS).
Kolaborasi yang kompak dinilai menjadi kunci untuk mempercepat kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista) sekaligus meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengatakan penguatan industri pertahanan tidak dapat berjalan parsial.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan yang menyatukan peran BUMN sebagai produsen utama alutsista strategis dengan BUMS sebagai penguat rantai pasok, inovasi, dan komponen pendukung.
“Ekosistem industri pertahanan harus dibangun secara terintegrasi. BUMN dan swasta tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang menjamin kolaborasi, keberlanjutan produksi, dan kepastian pasar,” ujar TB Hasanuddin, Kamis (12/2/2026).
Ia menegaskan, implementasi UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, harus dijalankan secara konsisten, terutama terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pengadaan alutsista.
Menurut TB Hasanuddin, setiap belanja pertahanan semestinya menjadi instrumen pembangunan kapasitas industri nasional.
Skema produksi bersama, transfer teknologi, serta peningkatan kemampuan desain dan rekayasa dinilai perlu dipastikan dalam setiap kontrak pengadaan.
BERITA TERKAIT:
Peran BUMN sebagai Tulang Punggung
Dalam struktur industri pertahanan, BUMN diposisikan sebagai tulang punggung produksi alutsista strategis.
Perusahaan seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia telah memproduksi berbagai platform utama, mulai dari kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat angkut.
DPR menilai kapasitas BUMN tersebut perlu diperkuat melalui dukungan anggaran yang berkelanjutan dan kepastian proyek jangka panjang agar produksi tidak terhenti akibat fluktuasi kebijakan.
Kontribusi Industri Swasta
