Di sisi lain, industri swasta dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat rantai pasok dan inovasi teknologi.
Salah satu perusahaan yang disebut berkontribusi adalah PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) yang memproduksi komponen amunisi kaliber kecil dan komponen presisi untuk sistem senjata.
Selain itu, PT Republik Defesindo memproduksi kendaraan militer khusus serta berkolaborasi dengan BUMN dalam pembangunan fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm pada 2020.
Menurut TB Hasanuddin, keberadaan BUMS yang memiliki legalitas dan kapabilitas sesuai ketentuan Kementerian Pertahanan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem pertahanan nasional.
“Industri swasta perlu mendapat ruang yang adil dan proporsional, termasuk kemudahan pembiayaan dan kepastian pasar. Dengan begitu, sinergi BUMN dan BUMS benar-benar terwujud,” katanya.
BERITA SEBELUMNYA:
Menuju Kemandirian dan Ekspor
Komisi I DPR RI menilai kemandirian industri pertahanan bukan semata-mata substitusi impor, tetapi juga penguasaan teknologi dan kemampuan menembus pasar ekspor.
Pemerintah didorong menyusun peta jalan jangka panjang yang mengintegrasikan peran Kementerian Pertahanan, TNI, industri, serta lembaga riset dan perguruan tinggi.
Dengan ekosistem yang terintegrasi dan kolaborasi yang solid antara BUMN dan swasta, DPR meyakini industri pertahanan nasional dapat tumbuh berkelanjutan serta menjadi pilar utama ketahanan dan kedaulatan negara. ***
