Perubahan kedua adalah pembentukan Majelis Tinggi bersifat ad hoc yang berfungsi sebagai lembaga terakhir dalam penyelesaian kebuntuan penanganan pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI.
“Perubahan ini dirancang untuk memperkuat checks and balances serta memberikan kepastian dalam penanganan persoalan organisasi,” ujar Zulkifli.
Sekretaris Jenderal PWI, Zulmansyah Sekedang, memastikan hasil pembahasan rapat pleno akan segera disampaikan secara resmi kepada pengurus PWI di daerah.
“Hasil pleno akan kami kirimkan secara tertulis kepada pengurus PWI provinsi untuk ditelaah dan diberikan masukan sebelum disahkan,” kata Zulmansyah.
Melalui proses tersebut, PWI Pusat berharap partisipasi aktif pengurus daerah dapat memperkaya substansi PD/PRT dan memperkuat PWI sebagai organisasi pers yang solid, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. ***
